Kredit Fiktif

A.      KREDIT

1.      PENGERTIAN

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelahlah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[1]

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatan kan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

2.      UNSUR-UNSUR KREDIT

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut :

a.       Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b.      Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c.       Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d.      Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e.       Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.[2]

3.      JENIS KREDIT

Dilihat dari segi kegunaan

a.       Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b.      Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Dilihat dari segi tujuan kredit

a.    Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industry lainnya.

b. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka wakru kurang dari keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk misalnya tanaman padi pertanian atau palawija

b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing

c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dilihat dari segi jaminan

a.       Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan arang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b.      Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

Dilihat dari segi sektor usaha

a.       Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b.      Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c.       Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d.      d.Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e.       Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk  membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f.       Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g.      Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h.      Dan sektor-sektor lainnya.[3]

4.      PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan ber-bagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya criteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :

a.       Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

b.      Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c.       Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, salvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d.      Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e.       Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a.       Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b.      Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c.       Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d.      Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e.       Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugiakan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f.       Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g.      Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.[4]

5.      PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a.       Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

                                       i.              Latar belakang perusahaan

                                     ii.              Maksud dan tujuan

                                   iii.              Besarnya kredit dan jangka waktu.

                                   iv.              Cara pemohon mengembalikan kredit

                                     v.              Jaminan kredit.

b.      Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, sebaiknya kredit dibatalkan.

c.       Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d.      On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spor hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e.       Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran

f.       Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

                                    i.            jumlah uang yang diterima

                                  ii.            jangka waktu kredit

                                iii.            biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g.      Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

                                i.            antara bank dengan debitur secara langsung atau

                              ii.            dengan melalui notaris

h.      Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i.        Penyaluran penarikan dana

j.        Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

                                i.            sekaligus atau

                              ii.            secara bertahap[5]

B.       KREDIT FIKTIF

Kredit Fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah, semakin luasnya aktifitas di dunia perbankan, memberikan peluang bagi tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan salah satunya dalam penyaluran kredit yang nanti akan menimbulkan risiko pada aktifitas kegiatan usaha bank tersebut, dan tentunya menimbulkan kerugian pada nasabah sebagai konsumen perbankan. Risiko yang dapat muncul dari kejahatan kredit fiktif diantaranya adalah risiko hukum, risiko kredit, risiko operational, dan risiko reputasi.Kredit fiktif biasanya dipakai dalam istilah perbankan saja, kredit dapat dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak ada (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank/ kredit. Hal ini biasanya disebabkan oleh antara pihak nasabah (calon debitur) menjalin suatu hubungan dan kerjasama, dalam hal permohonan kredit dalam rangka pencairan kredit.

Adanya kredit fiktif sudah dapat dibayangkan bahwa kredit ini pasti akan macet, karena tidak mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas kredit sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang telah berbuat merugikan pihak bank. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu problema hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan korporasi, dan dapat diminta pertanggungjawaban secara korporasi pula, karena dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan tertentu. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana. Adanya kolusi antara pelaku pemohon kredit dan para pejabat bank dalam hal kredit fiktif, maka akan menimbulkan permasalahan dalam dunia perbankan. Kredit fiktif tersebut dapat diketahui setelah kredit yang dimohonkan kepada bank terjadi kredit macet dan termasuk dalam golongan kredit bermasalah.[6]

Berkembangnya jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank, minat masyarakat terhadap kredit semakin berkembang, namun sejalan dengan hal tersebut, resiko dengan adanya kredit semakin bertambah. Resiko tersebut adalah adanya kredit fiktif, kredit macet, dan kredit bermasalah. Pihak yang bertanggung jawab atas adanya masalah kredit tersebut salah satunya adalah oknum pegawai dan debitur yang bekerjasama, misalnya oknum pegawai bank yang menjadi analis kredit berperan penting dalam suatu permohonan kredit karena ia yang menganalisa apakah suatu permohonan kredit, layak atau tidak untuk diloloskan. Tanggung jawab analis kredit menimbulkan perilaku curang yang mungkin dilakukan dengan sengaja, baik oleh pihak nasabah maupun analis kredit itu sendiri. Perbuatan curang tersebut memungkinkan seorang analis kredit dapat dikenai sanksi baik dalam sanksi administrasi maupun sanksi pidana atas kerterkaitannya dengan meloloskan permohonan kredit yang tidak layak diajukan debitur atau calon nasabah. Terkait hal ini, dalam proses memutuskan kredit, Analis Kredit tidak bekerja sendiri sehingga ada pihak lain yang dapat juga ikut serta dikenai sanksi.

Jadi, Kredit fiktif dapat diketahui setelah kredit tersebut sebagai kredit macet dan telah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Kredit fiktif dapat diketahui dengan menganalisis kredit. Hal ini dapat dilihat dari debitur yang mengajukan kredit dengan data-data fiktif atau dokumen yang tidak memenuhi syarat dalam pengajuan kredit, sehingga menjadikan kredit tersebut bermasalah dan merugikan pihak bank.

C.      KASUS

1.      Modus Kredit Fiktif BSM Bogor Hampir Sempurna: Ini Peran Ketujuh Tersangka Pembobol Rp 102 M

Jumat, 8 November 2013 00:23 WIB

Warta Kota/Alex Suban

Mobil mewah Mercedes Benz E 300 putih dan Mercedes Benz SLK 300 kuning serta belasan kendaraan lainnya disita oleh Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Jakarta. Rabu (23/10/2013). Belasan kendaraan mewah disita dari tiga tersangka kasus dugaan kredit fiktif perbankan di Bank Syariah Mandiri Bogor. (Warta Kota/Alex Suban)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian sudah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor. Peran dan modus para tersangka membobol uang bank melalui pembiayaan Al Murabahah pun semakin jelas.

Sindikat kejahatan perbankan ini disebutkan hampir sempurna. Selain melibatkan orang dalam, juga melibatkan pihak eksternal sehingga bisa secara mudah kredit bisa dicairkan.

Dari sisi debitur ada tiga tersangka, Iyan Permana, Henhen Gunawan, dan Rizky Ardiansyah masing-masing mengajukan 150 nasabah, 21 nasabah, dan 26 nasabah, sehingga total kredit yang diajukan ada 197 nasabah.

Dari 197 nasabah yang diajukan kredit , 113 kredit fiktif diajukan Iyan Permana, kemudian Henhen mengajukan 20 kredit fiktif, dan Rizky mengajukan 20 kredit . Sehingga total kredit fiktif sebanyak 153 nasabah.

Tiga debitur tersebut melengkapi persyaratan kredit fiktif bermacam-macam. Seperti yang dilakukan Henhen, sebagai seorang pengusaha dirinya menggunakan KTP karyawannya tanpa sepengetahuan si pemilik identitas.

Kemudian Rizky yang berprofesi sebagai seorang dokter meminjam KTP tetangganya . Sementara Iyan meminjam akta tanah seseorang kemudian difoto kopi.

"Ada dua sertifikat tanah kemudian dibuat 14, padahal perumahannya tidak ada," kata Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Perbankan AKBP Umar Sahid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2013).

Setelah para debitur melengkapi persyaratannya, kemudian masuk lah ke tangan Accaounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa. Pengajuan 197 kredit tersebut dimaksudkan supaya kredit bisa disetujui hanya setingkat Kepala Cabang saja.

"Kan ada batasan-batasan pengajuan kredit , bila nilainya sekian maka kewenangannya cukup sampai Kepala Cabang," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto.

Mobil mewah Mercedes Benz E 300 putih dan Mercedes Benz SLK 300 kuning serta belasan kendaraan lainnya disita oleh Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Jakarta. Rabu (23/10/2013). Belasan kendaraan mewah disita dari tiga tersangka kasus dugaan kredit fiktif perbankan di Bank Syariah Mandiri Bogor. (Warta Kota/Alex Suban)

John sebagai Account Officer yang memang sudah mengetahui data-data fiktif tersebut tidak melakukan pengecekan lapangan sehingga kredit yang diajukan bisa dengan mudah di kabulkan Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, begitu pula dengan persetujan dari Kepala Cabang Utama BSM Bogor Agustinus Masrie yang memang sudah bersekongkol.

Kemudian 197 kredit tersebut dibawa kepada Sri Dewi selaku notaris yang membuat akta akad kredit . Tanpa dihadiri pihak debitur dan serifikat tanah hanya berupa fotocopy dengan mudah perikatan kredit antara debitur dan pihak bank dibuat.

"Debitur hanya diwakili tersangka Iyan dan sertifikat tanah yang difotocopy pun fiktif," ujar Arief.

Kredit yang diajukan Rizky cair sebesar Rp 12,2 miliar. Sementara kredit yang diajukan Henhen cair Rp 12,24 miliar, sisanya cair untuk kredit yang diajukan Iyan. Total kredit a yang dicairkan seluruhnya Rp 102 miliar dan sudah dikembalikan ke pihak bank Rp 59 miliar. Sehingga masih ada sekitar Rp 43 miliar yang belum masuk ke bank saat ini.

Polisi saat ini menetapkan tujuh dalam kasus kredit fiktif BSM, tersangka masing-masing Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor Chaerulli Hermawan, Accaounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa, serta tiga debitur atas nama Iyan Permana, Henhen Gunawan, Rizki Ardiansyah, dan seorang notaris Sri Dewi.

Enam tersangka tersebut dijerat dengan pasal 63 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Khusus untuk Sri Dewi selain dikenakan pasal diatas, ia pun dijerat dengan pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat autentik dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.[7]

2.      Kasus Kredit Fiktif, 3 Pejabat Bank Syariah Mandiri Terima Rp 9 M

Oleh Edward Panggabean pada pada 04 Nov 2013, 19:47 WIB

Hasil pemeriksaan sementara tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri, ternyata 3 pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor menerima aliran dana dengan total Rp 9 miliar lebih, dalam kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan negara Rp 59 miliar.

Kepala Sub Direktorat Perbankan (Kasubdit) Bareskrim Polri Kombes Umar Sahid mengatakan, pihaknya mengetahui besarnya aliran dana itu dari keterangan para saksi yang juga tersangka. Uang yang dibagi tidak merata itu hanya diperuntukkan bagi 3 pejabat cabang tersebut.

"Aliran dana ke pegawai BSM Rp 9,325 miliar. Untuk Agus diketahui menerima Rp1,7 miliar, John Rp 4,050 miliar, dan Haerulli Rp 3,575 miliar," urai Kasubdit Kombes Umar Sahid di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ketiga pejabat BSM yang telah berstatus tersangka itu yakni Kepala BSM Cabang Utama Bogor Muhammad Agustinus, Kepala BSM Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru Haerulli Hermawan, dan Account Officer Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru John Luppu Lisa.

Uang yang diterima 3 pejabat tersebut, dikatakan Umar, tidak berupa cash, melainkan berupa voucher perjalanan umroh dan barang berharga seperti mobil. Namun diakui 3 pejabat itu, barang-barang tersebut telah dikembalikan.

"Itu keterangan dari tersangka (selain 3 pejabat BSM). Tapi mereka (3 pejabat BSM) ngakunya sudah mengembalikan. Itu yang kita dalami," ujar Umar.

Tersangka Baru

Dalam kasus ini, polisi menambah 2 tersangka baru yakni Hen-Hen Gunawan dan Rizky Adiansyah yang ditangkap pada Minggu 3 Oktober di tempat berbeda.

Kedua tersangka yang telah dijebloskan ke rumah tahanan Bareskrim Polri lantaran kredit fiktif yang diajukan menggunakan 26 KTP karyawannya, tanpa sepengetahuan sang karyawan mereka. Sehingga uang yang dikucurkan sebesar Rp 12,24 miliar

Sementara untuk tersangka Rizky mengajukan kredit dengan meminjam KTP tetangga, dan berhasil mendapatkan Rp 12,2 miliar.

Dari pengembangan penyidikan dalam kasus ini, total tersangka menjadi 6 orang, yakni 3 pejabat BSM Cabang Bogor, kemudian Hen-Hen dan Rizky, serta seorang lagi debitur bernama Iyan Permana.

Sementara untuk peran Iyan orang yang mengajukan permohonan dana kredit rumah sebanyak 197 debitur. Namun ternyata 113 di antaranya adalah debitur fiktif rekaan Iyan.

Saat ini penyidik polisi tengah memproses kelengkapan kasus ini, dan pemberkasan sudah hampir selesai untuk tersangka sebelumnya. Namun, pihaknya masih perlu melakukan pengembangan kasus miliaran rupiah ini.

Akibat kredit fiktif ini, BSM menggelontorkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya kejanggalan atas pengucuran dana ini. (Mvi/Sss)[8]

3.      Kredit Fiktif BSM Bermodus Pengajuan Pembiayaan Perumahan

Fiddy Anggriawan , Okezone  Jum'at 25 Oktober 2013 11:19 WIB

JAKARTA - Kasus kredit fiktit Rp102 miliar Bank Syariah Mandiri (BSM) Bogor, Jawa Barat, ternyata bermodus memberikan pembiayaan untuk perumahan atau bisnis properti. 

"Akad mudharabah pembiayaan untuk pembangunan perumahan," ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyo, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Dia menambahkan, kejahatan ini bermula dari perkenalan antara tersangka pengusaha Iyan Permana yang merupakan pengusaha properti dengan Account Officer Cabang Pembantu Bogor Jalan Baru, John Luppu Lisa. Menurut Arief, mulanya Iyan mengajukan kredit untuk pembiayaan rumah Rp1 miliar.

"Dari sanalah mereka kenal, dan kemudian berkoordinasi tentang pembiayaan rumah," tegasnya.

 pertemuan itu, lanjut Arief, komunikasi keduanya semakin intens. Kemudian, dalam perkembangannya terciptalah ide untuk pemberian kredit fiktif ini dengan mengajukan 197 debitur.

 debitur itu, menggunakan data palsu dan pihak BSM cabang Bogor, juga tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam pemberian kredit, seperti tidak melakukan penelitian dokumen dan investigasi lapangan secara benar.

"Investigasi tidak dilakukan seolah-olah sudah oke. Kalau integritas mereka bagus, tidak mungkin terjadi seperti ini. Masing-masing peran harusnya sesuai SOP yang sudah ditetapkan, tapi dilanggar semua," paparnya.

Dalam kasus ini, alamat dan data debitur itu semuanya fiktif. Uang sudah dikucurkan untuk 197 debitur mencapai Rp102 miliar. Dari jumlah itu yang belum dikembalikan sekitar Rp59 miliar. "Ini potensi kerugian keuangan negaranya," terangnya.

Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh audit internal BSM Pusat yang mengendus adanya pemberian kredit yang tidak berjalan baik.

"Setelah audit internal ditemukan fakta seperti ini. Kita dalami segala kemungkinan. Empat tersangka juga masih didalami," pungkasnya.

 ini penyidik telah menahan empat tersangka. Tiga diantaranya bos BSM yaitu M Agustinus Masrie (MA) selaku Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Haerulli Hermawan (HH) sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor dan John Lopulisa (JL), Accounting Officer BSM Bogor. Serta seorang seorang pengusaha bernama Iyan Permana (IP)[9].

D.      ANALISIS

Adanya kredit fiktif jelas merugikan bagi siapapun yang terlibat. Kredit fiktif ini merupakan tindak kejahatan dalam perbankan. Kriteria kredit fiktif terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum namun, hanya mengatur tentang oknum dari pihak bank yang melakukan hal-hal dalam kategori kredit bermasalah dalam kategori fiktif. Apabila untuk pemalsuannya dapat dikenakan pemalsuan dalam Pasal 264 KUHP.

Permasalahan yang timbul pada Bank Syariah Mandiri ini disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh pihak internalnya. Hal ini jelas menunjukkan etika buruk yang dapat menurunkan reputasi bank dan dapat meyebabkan risiko lain seperti likuiditas bahkan juga hukum. Namun, disisi lain pengungkapan masalah kredit fiktif ini juga dapat membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri mempunyai sistem kontrol yang baik karena audit intenal Bank Syariah Mandiri pusat dapat mengetahui adanya pemberian kredit yang tidak baik ini.

E.       SOLUSI

Setiap bank harus selalu berusaha keras untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kredit fiktif. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan prosedur pemberian kredit. Selain itu bank juga harus menjalankan aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Untuk mencegah terjadinya kredit fiktif bank juga harus melakukan peninjauan terhadap mutu kredit dan juga meningkatkan mutu serta pengawasan terhadap sumber daya manusianya. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank juga dapat mencegah dan menanggulangi kredit fiktif ini.

Selain mencegah, pihak perbankan juga harus mengontrol dan melakukan pemantauan terhadap penyaluran kreditnya. Jadi jika ada hal yang mencurigakan terkait dengan penyaluran kreditnya harus segera ditindaklanjuti.

F.       DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

http://www.hukumonline.com/upayahukum

http://m.tribunnews.com/metropolitan/2013/11/08/modus-kredit-fiktif-bsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka-pembobol-rp-102-m?page=2

https://m.liputan6.com/news/read/737695/kasus-kredit-fiktif-3-pejabat-bank-syariah-mandiri-terima-rp-9-m

https://news.okezone.com/read/2013/10/25/339/886743/kredit-fiktif-bsm-bermodus-pengajuan-pembiayaan-perumahan

---

[1] Kasmir., 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.85

[2] Kasmir., 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.86-88

[3] Kasmir., 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.90-93

[4] Kasmir., 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.94-97

[5] Kasmir., 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.100-103

[6] http://www.hukumonline.com/upayahukum

[7] http://m.tribunnews.com/metropolitan/2013/11/08/modus-kredit-fiktif-bsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka-pembobol-rp-102-m?page=2

[8] https://m.liputan6.com/news/read/737695/kasus-kredit-fiktif-3-pejabat-bank-syariah-mandiri-terima-rp-9-m

[9] https://news.okezone.com/read/2013/10/25/339/886743/kredit-fiktif-bsm-bermodus-pengajuan-pembiayaan-perumahan